MAKALAH
INOVASI SI & NEW TECHNOLOGY
TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG POLITIK
Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
Matakuliah Inovasi SI & New Technology
Dosen : Ari Rosemalatriasari
Disusun oleh :
Nurfadjri Akbar Rizqi Basuki
(15116572)
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DAN TEKNOLOGI INFORMASI
JURUSAN SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2017
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL.................................................................................................. i
DAFTAR ISI............................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR................................................................................................ iii
BAB 1.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang................................................................................................... 1
1.2. Rumusan Masalah.............................................................................................. 1
1.3. Tujuan Pembuatan Makalah............................................................................... 1
BAB 2. PEMBAHASAN
2.1. Kegiatan Informasi dalam Bidang Politik.......................................................... 2
2.2. Pengaruh Teknologi dalam Bidang Politik......................................................... 2
2.3. Fasilitas Teknologi Informasi dalam Bidang
Politik.......................................... 3
BAB 3. PENUTUP
3.1. Kesimpulan......................................................................................................... 4
3.2. Saran................................................................................................................... 4
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut
nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya panjatkan puja dan
puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan
inayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ilmiah
tentang Teknologi Informasi dalam Bidang Politik.
Makalah ilmiah ini telah saya susun
dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat
memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak
terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah
ini.
Terlepas dari semua itu saya menyadari
sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun
tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka saya menerima segala
saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.
Akhir kata saya berharap semoga
makalah ilmiah tentang Teknologi Informasi dalam Bidang Politik ini dapat
memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.
Depok, 30 Oktober 2017
Penyusun,
Nurfadjri Akbar Rizqi Basuki
15116572
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Politik adalah kegiatan pengambilan keputusan kolektif untuk kepentingan
bersama. Ditinjau dari makhluk sosial, jelaslah bahwa politik merupakan
kebutuhan bagi setiap manusia. Dari sebuah keluarga kecil, keanggotaan kelas,
hingga negara adalah sebuah kegiatan politik.
Untuk mencapai tujuan maka kegiatan politik memerlukan interaksi. Interaksi
utama sebagai manusia modern adalah komunikasi. Dengan adanya teknologi
informasi maka kegiatan komunikasi akan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hal
ini tentu akan memberi kontribusi besar bagi kegiatan politik.
Sayangnya di hingga saat ini kegiatan politik seringkali terbentur masalah
untuk berhubungan seperti jauhnya jarak antara yang satu dengan yang lainnya,
hingga kegiatan pengarsipan yang kacau dan rumit hingga perkembangan cita-cita
suatu golongan terganggu akibat tercecernya sumber evaluasi. Padahal hakikat
dari politik adalah hubungan antar manusia dengan kekuatan otoritas untuk
mendapatkan satu tujuan, namun jika hubungan itu tidak dapat dilaksanakan maka
sia-sia lah kegiatan politik tersebut.
1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah kegiatan Teknologi Informasi
dalam Bidang Politik ?
2. Apa saja yang mempengaruhi Teknologi
Informasi dalam Bidang Politik ?
3. Apa saja fasilitas Teknologi
Informasi dalam Bidang Politik ?
1.3. Tujuan
Penulisan
1. Mahasiswa/i dapat memahami Kegiatan
Teknologi Informasi dalam Bidang
Politik.
2. Mahasiswa/i dapat memahami dan
mengetahui Pengaruh Teknologi Informasi
dalam Bidang Politik.
3. Mahasiswa/i dapat memahami dan
mengetahui fasilitas Teknologi Informasi
dalam Bidang Politik.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1. Kegiatan
Teknologi Informasi dalam Bidang Politik
Kegiatan politik identik dengan kegiatan kenegaraan yang ruwet dan tidak
menyenangkan. Padahal, tanpa adanya politik maka sistem negara tidak bisa
berjalan. Demokrasi tidak berkumandang. Suara rakyat tidak dapat direalisasikan.
Generalisasi pandangan terhadap politik ini diakibatkan ketidaknyamanannya bagi
masyarakat yang awam terhadap politik.
Bagi Anggota MPR menggunakan budayanya dan pandangannya sendiri dalam
menghadapi masalah. Mayoritas masyarakat menggunakan pandangan awam untuk
berpendapat. Dikarenakan tidak sinkronnya dalam menyampaikan pendapat antara
wakil rakyat dengan rakyat menyebabkan pendapat yang diajukan wakil rakyat
berbeda dengan yang diinginkan sesungguhnya.
Kacaunya sistem dan masih primitifnya kegiatan politik di era modern ini
menjadikan kegiatan pembangunan menjadi terpuruk. Komunikasi yang terkesan satu
arah membingungkan masyarakat untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah.
Padahal dituangkan di konstitusi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat,
namun dalam realisasinya minim. Bila tidak ditindaklanjuti maka rakyat dapat
menjadi pasif dan sistem demokrasi tidak berjalan.
Politik memerlukan keterampilan berkomunikasi agar tujuan utama dari hal
yang sudah ditetapkan bersama dapat tercapai. Kegiatan komunikasi yang
konvensional tidak gampang dan tidak efisien untuk dilakukan, apalagi jika
kegiatan politik itu adalah sebuah negara yang mengurus ratusan juta penduduk
dan harus disampaikan dengan cermat. Dari sinilah teknologi informasi digunakan
untuk membantu menyatukan kegiatan politik.
2.2. Pengaruh
Teknologi Informasi dalam Bidang Politik
Teknologi informasi modern mempengaruhi pemerintahan dan dengan juga
politik dengan empat cara:
1. Teknologi
yang baru akan mengubah rincian tahap-tahap operasi pemerintahan.
2. Teknologi
secara halus mengubah hubungan antar pemimpin pilihan masyarakat
dengan para pakar teknologi di pemerintahan.
3. Akan
terjadi perubahan karakter pemerintahan sebagai sumber informasi bagi
masyarakat.
4. Perkembangan
teknologi akan mengubah tanggung jawab pemerintah sebagai
pemilik informasi publik.
Dari pandangan tersebut maka masyarakat akan meminta kejelasan informasi,
transparansi, kebebasan berpendapat, dan pengajuan saran. Hal ini merupakan
pilar demokrasi yang utama. Permintaan masyarakat ini perlu difasilitasi
dengan jejaring sosial yang luas antara masyarakat ke masyarakat dan masyarakat
ke pejabat tinggi.
Teknologi informasi memberikan fasilitas jaringan sosial yang luas bagi
kegiatan komunikasi antar pejabat negara dan masyarakat. Sebagai contoh
realisasi kini sudah banyak negara-negara maju yang memulai penerapan kegiatan
politik yang menggunakan teknologi informasi secara penuh untuk menghubungi
antar departemen dan pemerintahan. Kegiatan ini disebut sebagai e-government.
Bahkan seperti di negara Amerika presidennya berpidato seminggu sekali dan
menjawab pertanyaan khusus dari dan kepada rakyatnya menggunakan aplikasi yang
ada di internet.
2.3. Fasilitas Teknologi Informasi dalam Bidang
Politik
Adapun fasilitas
teknologi informasi yang digunakan dalam kegiatan politik di negara maju adalah
sebagai berikut:
1. E-mail
E-mail adalah
surat elektronik yang dikirimkan menggunakan jaringan antar komputer. Untuk
negara yang sudah siap dengan e-government kegiatan surat-menyurat sudah di
efesiensikan semaksimal mungkin menggunakan media elektronik. Berita yang
disampaikan kepada sebuah instansi dan pejabat tertentu akan lebih mudah dan
cepat dengan keamanan informasi yang tinggi. Selain itu penggunaan
bertumpuk-tumpuk kertas dapat dikurangi dan mengurangi pengeluaran belanja.
2. Portal
Pemerintahan
Portal adalah
sebuah website khusus yang menyediakan tempat bagi divisi-divisi pemerintahan
agar dapat diakses. Portal ini menyediakan tempat khusus bagi warga yang ingin
mengetahui perkembangan dari kegiatan pemerintah. Portal ini juga memberikan
tempat agar warga dapat berinteraksi dengan pejabat dan pelayanan masyarakat
secara langsung.
3. Blogging
Blogging adalah
kegiatan menulis informasi, baik berita maupun artikel, dan diletakkan di
halaman yang dapat diakses. Bagi negara yang sudah menerapkan e-government maka
kegiatan blogging adalah sebuah hal yang wajib dilaksanakan agar masyarakat
dapat mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan pemerintah. Dengan adanya
blogging mendekatkan hubungan pemerintah ke masyarakat. Masyarakat dapat
mengomentari apa yang pemerintah tulis. Dengan demikian demokrasi dapat
terjalin dengan nyata dan pemerintah dapat segera mengevaluasi diri.
4. Video
Streaming
Video streaming
adalah fasilitas penaruhan video untuk dapat diakses. Kegiatan video streaming
dapat dilaksanakan secara off-air, yaitu di rekam terlebih dahlu kemudian di
unggah, atau secara on-air, yaitu saat itu juga objek yang di stream diakses.
BAB 3
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Kegiatan
komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi
menyebabkan sampainya berita lebih cepat, dilakukan secara efisien, dan nyaman.
Misalnya jika ada masyarakat yang ingin mengajukan pendapatnya ke wakil rakyat
maka cukup dengan menggunakan e-mail surat dapat sampai dengan segera.
3.2.
Saran
Masyarakat
diajarkan fungsi dan manfaat teknologi informasi. Perkembangannya yang semakin
pesat akan harus selalu dikejar masyarakat agar dalam kegiatan politik dan
teknologi informasi masyarakat dapat mengikuti. Tanpa adanya pemahaman akan
teknologi informasi maka kegiatan e-government sendiri tidak akan berjalan.
Kegiatan-kegiatan
negara sedini mungkin menunjukkan transparansi kepada masyarakat. Masyarakat
yang dapat melihat kegiatan negara maka dapat menjadi semakin kritis dan memberikan
solusi tepat guna. Kegiatan yang ditutup-tutupi oleh negara hanya akan
memberikan rasa tidak percaya dari masyarakat.
Masyarakat
diberikan pemahaman menyeluruh tentang etika dalam teknologi informasi agar
dapat membentengi diri dalam penyalahgunaan privasi, baik itu dari orang lain
maupun negara. Dengan demikian data-data yang tersalurkan adalah data yang
memang dibutuhkan untuk pengembangan negara dan bukan data pribadi yang tidak
berhak untuk disebarkan.
Comments
Post a Comment